Catatan Kunjungan Menteri ESDM ke Jepang; arah kebijakan sektor energi dan mineral ke depan ....

Saya (Jas Putih) berfoto bersama Pak Jonan di Balai Indonesia, Tokyo

Hari Minggu 14 Mei 2017 yang lalu dengan maksud menemani istri yang merupakan staf kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, saya pergi ke Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), di Meguro, Tokyo untuk menghadiri acara Pertemuan Menteri ESDM Bapak Ignasius Jonan, dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang. Ada misi lain juga yaitu mendapat titipan dari teman-teman Radio Persatuan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ Radio) untuk meliput kunjungan Bapak Ignasius Jonan tersebut. Sambil menyelam minum air, begitulah kebiasaan saya yang tidak mau rugi. Berusaha melangkah tetapi mendapatkan 2-3 manfaat sekaligus. Dengan naik kereta api dari Tsukuba ke Meguro, dengan route Tsukuba Express (Tsukuba – Akihabara), dilanjutkan Yamanote Line (Akihabara – Meguro), akhirnya saya bisa sampai Balai Indonesia, 30 menit sebelum acara dimulai.

Acara dmulai dengan makan siang makanan khas Indonesia. Sebelum Pak Menteri ESDM datang sempat pula bertemu dengan Ibu. Dr Alinda F.M. Zain, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Jepang, yang merupakan kader ICMI, Orsat Bogor. Setelah say hello menyampaikan salam dari teman-teman ICMI Pusat di Jakarta, akhirnya rombongan Menteri ESDM sampai di lokasi acara. Tidak ada acara presentasi, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab langsung selama kurang lebih satu jam. Menteri ESDM berusaha menjawab beberapa isu yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia yang tinggal Jepang.

Pertama yang perlu dicatat adalah kebijakan di bidang pertambangan terkait Freeport, yang merupakan lingkup sektor di bawah ESDM. Menurut Menteri ESDM saat sedang dilakukan negosiasi antara PT. Freeport dengan pihak pemerintah. Beberapa syarat sudah mulai menemukan titik temu seperti divestasi lebih dari 50% saham ke pihak Indonesia, perubahan dari kontrak kerja ke izin pertambangan khusus, dan kewajiban membangun semelter selama 5 tahun ke depan dan tiap 6 bulan dievaluasi. Kebijakan ini tentu harus kita sambut gembira, tetapi ada beberapa catatan diantaranya adalah konsistensi kebijakan pemerintah ke depan, dan kemudian pihak Indonesia yang mana yang akan menerima manfaat dari divestasi saham freeport. Apakah benar rakyat dan umat akan diuntungkan atau hanya akan menguntungkan pihak tertentu terkait kebijakan divestasi ini.

Yang kedua adalah komitmen pemerintah untuk menyediakan listrik bagi 2500 desa di Indonesia yang saat ini belum teraliri listrik sama sekali. Menteri ESDM menyatakan bahwa minimal listrik bisa disediakan untuk lampu penerangan dahulu, untuk selanjutnya ditingkatkan kapasitasnya. Teknologi yang akan dipilih memanfaatkan potensi lokal baik menggunakan Mikrohidro maupun menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terpusat. Dari kebijakan ini ada catatan yang perlu digaris-bawai mengingat teknologi ini masih mengandalkan barang import. Ke depan perlu dibangun industri-industri dalam negeri yang mendukung teknologi ini. Dan pengalaman ini terkait PLTS, banyak PLTS yang akhirnya mangkrak karena setelah diserahkan ke masyarakat, masyarakat tidak mampu memelihara dan menyediakan suku cadang dengan swa-mandiri. Komponen baterai yang harus diganti menjadi kendala pertama, disamping suku cadang lainnya.

Yang ketiga adalah kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah). Menteri ESDM menyatakan bahwa terkait PLT Sampah tidak ada subsidi. Semua akan dijalankan dengan mekanisme pasar bisnis to bisnis dengan perhitungan adcost, dan tambahan margin utk insentif penyedia jasa. Untuk kebijakan ini memang harus dipertimbangkan juga mengingat PLT Sampah tidak semata-mata hanya menyasar energi, tetapi ada efek kebersihan lingkungan yang menjadi tujuan lainnya. Di Jepang pun energi dari PLT Sampah tidak terlalu diandalkan, meskipun Jepang punya 1024 buah PLT Sampah dengan kapasitas 11 Megawatt per unitnya rata-rata. Tetapi semua orang tentu mengakui, betapa bersihnya Jepang dengan kebijakan ini.

Yang keempat adalah kebijakan mencabut subsidi pengguna listrik 900 watt. Menteri ESDM menyatakan bahwa pengguna listrik dengan kapasitas 900 waat ini adalah sekitar 23 juta dan yang miskin dan benar-benar membutuhkan energi hanya sekiat 10%, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk dicabut subsidinya. Sedang yang 10% dari 23 juta pelanggan disubsidi semacam KJS Energi. Dampak bagi rakyat dan umat mungkin akan terasa bagi pengguna listrik 900 watt yang memang sebenarnya tidak mampu.

Yang kelima adalah kebijakan prioritas energi baru dan terbarukan, dimana saat ini Geothermal, PLTS, Mikrohidro, dan PLT Sampah terus dikembangkan. Sedangkan Bioenergi dari Biomassa menjadi prioritas selanjutnya, dan yang menjadi prioritas terakhir adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam kesempatan ini Menteri ESDM juga menyatakan, dengan kunjungannya ke Jepang dengan membawa semua Dirjen terkait termasuk staf ahli Presiden Bapak Rahmat Gobel, Jusman Safei Jaman dan lain-lainnya dimaksudkan untuk jemput bola dan memberi pesan ke pihak Jepang bahwa Indonesia serius bermitra di bidang energi dengan Jepang.

Demikian catatan dan sedikit review dari kunjungan Menteri ESDM ke Jepang, yang dimulai dari tanggal 14 Mei 2017 kemarin sampai beberapa hari ke depan. Salam dari Negeri Sakura ...